1)
Apa yang anda ketahui tentang jaringan LAN?
JB: suatu jaringan computer atau internet milik pribadi,
biasanya digunakan didalam gedung atau
kampus dengan memanfaatkan sumber yang
sama.
SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI
SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI
Sejarah demokrasi berasal dari system
yang berlaku di negara-negara kota (city state), Yunani Kuno sekitar abad ke 5
SM. Negara-negara di Yunani pada masa itu merupakan Negara kota, khususnya di
kota Athena. Pada waktu itu demokrasi dilakukan secara langsung (direct
democracy), hal tersebut dimungkinkan terjadi karena Negara kota mempunyai
wilayah yang relative sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (+300.000 jiwa),
sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak. Demokrasi model Yunani
itu tidak bertahan lama, hanya beberapa ratus tahun. Penyebabnya adalah
munculnya konflik politik dan melemahnya kemampuan Dewan Kota dalam memimpin
Negara kota. Ketika Romawi menyerbu Yunani dan kemudian menjajahnya, itulah
tanda runtuhnya demokrasi di Yunani.
Sejak runtuhnya demokrasi di Eropa, sistem
pemerintahan yang diberlakukan adalah monarki absolut. Awal timbulnya demokrasi
ditandai dengan munculnya Magna Charta
tahun tahun 1215 di Inggris. Piagam ini merupakan kontrak antara raja Inggris
dengan bangsawan. Isi piagam tersebut adalah kesepakatan bahwa raja Jonh
mengakui dan menjamin beberapa hak yang dimiliki bawahannya. Selanjutnya sejak
abad ke-13 perjuangan terhadap demokrasi terus berjalan.
Pemikiran-pemikiran yang mendukung
berkembangan demokrasi antara lain John
Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu
dari perancis (1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik mencakup hak untuk
mempunyai milik (life, liberty, dan property). Montesquieu, menyusun suatu
sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang
dikenal dengan Trias Politica. Trias
Politica menganjurkan pemisahan kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada
penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya konsep pemisahan kekuasaan sulit
dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga
lembaga yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Pada abad ke-19 hingga awal
abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi
kekuasaan yang absolut telah menghasilkan ajaran Rule of Law (kekuasaan hukum). Diberlakukannya ajaran ini guna
menghindarkan tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat. Adapun
unsur-unsur rule of law itu meliputi:
1. Berlakunya
supremasi hokum (hukum menempati kedudukan tertinggi; semua orang tunduk pada
hukum), sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Perlakuan
yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara.
3. Terlindunginya
hak-hak manusia oleh Undang-Undangan Dasar serta keputusan-keputusan
pengadilan.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi
dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara di dunia. Negara
kita Republik Indonesia juga menyatakan diri sebagai Negara demokrasi atau
negara yang berkedaulatan rakyat. Seperti yang tertulis dalam UUD 1945, dalam
penggalan alenia ke-empat berikut ini
“… disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang bekedaulatan rakyat…”
Pada konperensi Internasional Commision of Jurists (organisasi internasional para
ahli hukum) di Bangkok tahun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu negara
dan pemerintahan yang demokrasi di bawah rule
of law adalah adanya:
1. Perlindungan
secara konstitusional atas hak-hak warga negara.
2. Badan
kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan
umum yang bebas.
4. Kebebasan
untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan
untuk berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan
kewarganegaraan
Perlindungan secara
konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu
dilindungi oleh konstitusi atau UUD. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas
dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani
oleh lembaga manapun, termasuk pemerintahan, serta bertindak adil. Pemilihan
umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati
nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah
kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kebebasan berorganisasi
adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun
organisasi kemaksyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk
mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik
terhadap kebijaksanaan pemerintah. Pendidikan kewarganegara dimaksudkan agar
warga Negara menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu
menunjukan partisipnya dalam kehidupan bernegara.
Keenam syarat tersebut
harus terpenuhi dalam suatupemerintahan yang demokratis. Jika tidak, apalagi
terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip tersebut, maka
sistem tersebut itu kurang layak disebut pemerintahan yang demokratis.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
|
I.
|
NPWP, Nama WP dan Alamat
|
|
Diisi sesuai dengan:
1.
NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib
Pajak.
2.
Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak.
3.
Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam
Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Catatan: Bagi WP yang belum memiliki
NPWP
1.
NPWP diisi:
a.
Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 – XXX.000
b.
Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0 – XXX.000
2.
XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.
3.
Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau identitas lainnya yang sah.
|
|
|
II.
|
Mata Anggaran Penerimaan (MAP) / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis
Setoran
1.
Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak diisi dengan angka
MAP/Kode Jenis Pajak yang tertera di atas tabel-tabel berikut untuk setiap
jenis pajak yang akan dibayar atau disetor.
2.
Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis
Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel
berikut sesuai dengan penjelasan dalam kolom “Keterangan”.
Catatan: Kedua kode tersebut harus
diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar
dapat diadministrasikan dengan tepat.
|
|
III.
|
Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)
Diisi sesuai dengan uraian dalam
kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran
pada tabel berikut.Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan
lokasi objek pajak.Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan
Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa
dan lokasi objek sewa.
|
|
IV.
|
Masa Pajak
Diisi dengan memberi tanda silang
pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau
disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan
dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
|
|
V.
|
Tahun Pajak
Diisi tahun terutangnya pajak.
|
|
VI.
|
Nomor Ketetapan
Diisi nomor ketetapan
yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau
Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau
menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan suratketetapan
pajak atau STP.
|
|
VII.
|
Jumlah Pembayaran
Diisi dengan angka jumlah pajak yang
dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.Pembayaran pajak dengan menggunakan
mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan
pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara
lengkap sampai dengan sen.
|
|
VIII.
|
Terbilang (untuk SSP Standar)
Diisi jumlah pajak yang
dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan
bahasa Indonesia.
|
|
IX.
|
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)
Diisi tanggal penerimaan pembayaran
atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi
atau PT Pos Indonesia), tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima
pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
|
|
X.
|
Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)
Diisi tempat dan tanggal pembayaran
atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta
stempel usaha.
|
|
XI.
|
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)
Diisi Nomor Transaksi Pembayaran
Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos
(NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal
Pajak.
|
|
|
Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER- 01 /PJ./2006 Tentang Bentuk SuratSetoran
Pajak
|
PTKP Tahun 2013 Terbaru
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, terhitung mulai 1 Januari 2013, PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang berlaku adalah sebagai berikut:
- Untuk diri WP Rp 24.300.000
- Tambahan WP Kawin Rp 2.025.000
- Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 24.300.000
- Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (max 3 orang) @ Rp 2.025.000
Berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP :
- TK/0 = Rp 24.300.000
- K/0 = Rp 26.325.000
- K/1 = Rp 28.350.000
- K/2 = Rp 30.375.000
- K/3 = Rp 32.400.000
Untuk perhitungan PPh 21, besarnya PTKP maksimal adalah Rp 32.400.000, sedangkan untuk perhitungan PPh Orang Pribadi, besarnya PTKP maksimal menjadi Rp 56.700.000 untuk WP dengan status K/I/3.
Bagi pengguna software Krishand Payroll maupun software Krishand PPh 21, PTKP baru dapat disetting lewat menu Setup Awal – Setup Preferensi.
Incoming search terms:
ptkp 2013,ptkp 2013 pajak go id,ptkp tahun 2013,undang-undang pajak penghasilan terbaru 2012,ptkp terbaru 2013,pph 21 2013,perhitungan pph 21 2013,peraturan ppn terbaru 2013,contoh soal akuntansi biaya slip gaji pph pasal 21,ketentuan penghasilan tidak kena pajak
FORMAT NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
Mulai tanggal 1 April 2013, akan terjadi perubahan format nomor seri Faktur Pajak. Jadi bagi Anda yang bertugas membuat Faktur Pajak, siapkan diri Anda menyongsong perubahan ini.
Bagi Anda pengguna setia software Krishand PPN 1111, silakan menunggu versi update yang akan kami rilis untuk mengantisipasi perubahan ini.
Contoh format kode dan nomor seri faktur pajak yang baru:
000.000-00.00000000
Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit,
yaitu:
a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.
yaitu:
a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.
Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut:
010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak.
011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri
Faktur Pajak yang diganti
Faktur Pajak yang diganti
Incoming search terms:
faktur pajak 2013,contoh form faktur pajak 2013,contoh transaksi ppn,contoh form faktur pajak per 1 april 2013,contoh gambar faktur pajak penghasilan,penomoran faktur pajak tahun 2013,format faktur pajak tahun 2013,perubahan faktur pajak 2013,spt 2013,kode faktur pajak 1111
WATAK MANUSIA BERDASARKAN ZODIAK
WATAK
MANUSIA BERDASARKAN ZODIAK
Capricorn – Kambing Jantan
(22 Desember – 20 Januari)
Pendiam, Rajin dan Ambisius, Materialis, Gengsi Tinggi, Suka Memerintah, Suka memperalat Orang Lain
Capricorn – Kambing Jantan
(22 Desember – 20 Januari)
Pendiam, Rajin dan Ambisius, Materialis, Gengsi Tinggi, Suka Memerintah, Suka memperalat Orang Lain
Nomor Keberuntungan: 1, 12, 19, 25, 37, 46
Aroma Keberuntungan: Madu-Maduan, Tulip
Planet Yang Mengitari: Saturnus
Bunga Keberuntungan: Lumut, Tumbuhan Ivy (Merambat)
Warna Keberuntungan: Hitam, Coklat
Batu Keberuntungan: Mutiara Hitam
Elemen Keberuntungan: Tanah
Pasangan Serasi: Cancer
Para capricorn sangat teguh. Kambing jantan selalu berkeinginan untuk mencapai dan mengusahakan sesuatu. Mereka memiliki keinginan yang kuat dan biasa digunakan untuk mencapai rasa aman. Mereka sangat mantap dalam mengambil langkah seperti layaknya Kambing Gunung. Kapasitas kerja dan keyakinannya sangat besar. Mereka penuh waspada dan jarang meminta bantuan dari orang lain. Mereka suka mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Mereka suka menjadi budak bagi diri mereka sendiri dan tidak percaya dengan orang lain dalam mengerjakan tugasnya. Pribadinya sangat sensitif dan sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain. Capricorn memiliki kemantapan untuk mencapai tujuan. Pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Kemampuannya dalam hal berencana, digabung dengan kekuatan, stamina dan etika kerja yang kuat selalu membawa mereka menjadi pemenang. Sikapnya yang persuasif memudahkannya mendapatkan dukungan dari orang lain. Sagitarius termasuk materialis, namun tidak suka hidup berlebihan.
Asmara para Capricorn: Cenderung sexy dan teguh dalam hal percintaan dan hubungan. Mereka tidak terima jawaban tidak. Jadi, jika kamu menjadi sasaran cintanya, berhati-hatilah. Mereka akan menyeretmu kehadapannya dengan kekuatan dan pesonanya. Cinta adalah suatu kebutuhan bagi zodiak ini dan begitu mereka mendapatkannya, mereka akan memperlakukannya bagaikan barang berharga. Capricorn sangat setia selama pasangannya selalu bersedia membantunya.
TATA CARA PENULISAN MAKALAH
TATA CARA PENULISAN MAKALAH
FORMAT
§ Jumlah
kata (word count) : 4.000 – 5.000 ;
atau 10 – 12 halaman
§ Ukuran
kertas A4
§ Tidak
perlu dijilid dan tidak perlu diberi mika. Cukup dijepret di sebelah kiri.
Sampul mencantumkan: judul Tugas Akhir Semester Akuntansi Sektor
Publik, Nama dan NIM (jika kelompok, urutan NIM dicantumkan ascending).
§
Pilihan font:
Times New Roman (12), Palatino Linotype (11), Arial (11)
§ Mencantumkan
nomor halaman di bagian bawah , center
§ Margin
kanan, kiri, atas dan bawah menggunakan ukuran default atau standar
§ Spasi:
1,5, plihan alignment: kiri, atau justified
§ Paragraf
menjorok ke dalam, dengan jarak spasi 1,5 dengan paragraf sebelumnya
§ Surat pernyataan bahwa makalah yang
dibuat adalah bukan plagiat dan hasil karya sendiri (ditandatangani dan diberi
nama lengkap dan NIM)
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan makalah adalah sebagai berikut:
Pendahuluan
Pada bagian ini dikemukakan latar belakang (mengapa topik
tersebut perlu ditulis), rumusan masalah, tujuan dan manfaat tulisan Anda bagi
pembaca.
Pembahasan / Analisis
Bahasan dan analisis adalah murni bahasa dari Anda.
Segala bentuk sumber / referensi wajib dicantumkan di 2 (dua)
bagian makalah, yaitu: bagian yang
dikutip di bab Pembahasan, dan bab
Daftar Referensi
Simpulan dan Saran
Bagian ini mencakup simpulan, serta saran, dan mengungkapkan
secara jelas kepada siapa saran tersebut ditujukan
Daftar Referensi
Bagian ini memuat sumber referensi untuk penulisan makalah,
baik dari buku, majalah, artikel ilmiah, dan website.
Langganan:
Postingan (Atom)
